JOMBANG, SJP — Narasi pembangunan nasional kerap berbenturan dengan kelestarian lingkungan dan kedaulatan masyarakat adat di Indonesia.
Manifestasi kolonialisme modern tersebut dibedah secara dalam diskusi dan bedah film Pesta Babi yang diinisiasi oleh Aliansi Inklusi Jombang.
Forum tersebut menjadi ruang gugatan bagi generasi muda untuk menguliti realitas eksploitasi sumber daya alam, perampasan ruang hidup, hingga karpet merah bagi investasi yang kerap mengorbankan keadilan sosial.
Melalui film tersebut, para peserta diajak melihat anatomi penjajahan gaya baru yang tidak lagi menggunakan agresi militer konvensional, melainkan melalui dominasi ekonomi-politik.
Pola ini secara sistematis meminggirkan komunitas lokal, merusak ekosistem, dan memperkokoh posisi oligarki yang berlindung di balik jargon pertumbuhan ekonomi.
Analis kebijakan publik dan peneliti, Alfiyah Ashmad, membongkar bahwa krisis ekologis serta konflik agraria akut hari ini merupakan produk struktural dari kebijakan negara yang bias hulu.
“Salah satu preseden buruk yang paling nampak adalah regulasi Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan tahun 2019, yang dinilai menjadi legitimasi perluasan industri ekstraktif,” kata dia.
Alfiyah juga menguliti situasi di Papua yang terus berada dalam cengkeraman ruang manipulatif antara syahwat investasi, militerisme, dan elit pemburu rente.
Kritik keras juga dilayangkan pada sikap otoritas yang enggan menetapkan sejumlah bencana ekologis di Sumatra sebagai bencana nasional.
Langkah mitigasi politik tersebut dinilai sengaja diambil agar negara terbebas dari tanggung jawab hukum dan finansial atas kerusakan sistemis yang dipicu oleh korporasi.
“Kerusakan ekologis hari ini dipastikan bukan sekadar fenomena alam, melainkan dampak dari kegagalan negara dalam melindungi hak hidup rakyat,” tandasnya.
Dimoderatori oleh La Rayba fie dari Women’s Crisis Center (WCC) Jombang, diskusi ini membedah keprihatinan dari berbagai sudut pandang.
Ketua DPD KNPI Jombang, Rohmadi, turut membeber potret buram gerakan sipil di tingkat lokal.
Ia mengkritik minimnya organisasi masyarakat di daerah yang berani dan konsisten mengadvokasi isu lingkungan serta hak masyarakat adat.
Menurutnya, pemuda hari ini tidak boleh terjebak menjadi penonton pasif dari degradasi lingkungan.
“Harus ada dekonstruksi kesadaran untuk membangun gerakan sosial yang progresif dan berpihak pada keadilan ekologis di akar rumput,” kata Rohmadi.
Sementara itu, Didin Ahmad Sholahudin dari ICMI Jombang menilai realitas penindasan yang dialami masyarakat Papua jauh lebih getir daripada yang mampu digambarkan oleh film.
Simbol perlawanan dari wilayah timur tersebut merupakan kulminasi dari luka sejarah akibat eksploitasi yang tak kunjung usai.
“Ketika kontestasi politik lokal maupun nasional dibiayai oleh jaringan oligarki, maka kebijakan yang dihasilkan secara otomatis akan menempatkan rakyat dan lingkungan sebagai tumbal utama,” pungkasnya. (**)
Editor: Syaiful Aries
. Sumber : Suara Jatim Post & Berita Terbaru
