SIDOARJO, SJP – Rencana penurunan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo pada 2026 mulai menuai sorotan dari DPRD. Penurunan itu dinilai akan berdampak pada berkurangnya belanja modal yang penting bagi pembangunan infrastruktur dasar.
Ketua Fraksi Gerindra sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, H Achmad Muzayin Syafrial, meminta pemerintah daerah memangkas tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN hingga 50 persen.
Langkah tersebut, menurutnya, perlu diambil untuk menjaga keseimbangan fiskal dan memastikan proyek strategis tetap berjalan.
“Pemangkasan TPP adalah bentuk tanggung jawab bersama di tengah keterbatasan anggaran,” ujarnya, Sabtu (11/10/2025).
Belanja modal Sidoarjo tahun anggaran 2026 diketahui turun dari Rp790 miliar menjadi Rp582 miliar atau berkurang sekitar Rp208 miliar.
Penurunan itu dikhawatirkan menghambat pembangunan jalan, jaringan irigasi, dan proyek ketahanan pangan yang tengah dicanangkan.
Muzayin juga menyoroti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2024 yang menunjukkan adanya inefisiensi pada sejumlah proyek. Ia menilai, temuan tersebut menjadi alasan kuat bagi Pemkab untuk mengefektifkan anggaran dengan memangkas pos belanja pegawai.
Ia menegaskan, pemotongan TPP menjadi bentuk solidaritas ASN terhadap kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan. Dana hasil efisiensi itu diharapkan bisa dialihkan untuk proyek infrastruktur yang tertunda.
“ASN harus ikut berkorban demi kepentingan masyarakat. Pemerintah perlu menunjukkan keberpihakan pada pelayanan publik, bukan kenyamanan birokrasi,” pungkas Muzayin. (**)
Editor: Rizqi Ardian
Sumber: Beritasatu.com
Sumber : Suara Jatim Post & Berita Terbaru
