JOMBANG, SJP – Rencana perbaikan akses jalan vital di Dusun Kedungdendeng, Desa Jipurapah, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, yang dianggarkan sebesar Rp2 miliar, hingga kini belum juga terealisasi.
Keterlambatan ini menuai sorotan mengingat proyek tersebut telah disahkan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) atau P-APBD tahun 2025 dan dijanjikan akan dimulai pada September lalu.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang, Bayu Pancoroadi, saat dikonfirmasi, memberikan jawaban mengenai mandeknya proyek tersebut. Ia beralasan proses pembangunan masih tertahan di tahap pengadaan. Artinya, proyek tersebut masih di tahap lelang melalui e-katalog.
“Lelang proyek tersebut melalui e-katalog, ya mas,” ujar Bayu, Kamis (13/11/2025).
Lebih lanjut, Bayu menyatakan bahwa prosesnya saat ini masih berada pada tahap pemilihan penyedia bahan, meski tanpa memberikan kejelasan mengenai target penyelesaian lelang dan kepastian dimulainya pengerjaan fisik di lapangan.
Janji Warsubi Tak Terpenuhi
Keterlambatan ini secara langsung mencederai janji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang yang sebelumnya menggembar-gemborkan proyek ini sebagai solusi mendesak bagi warga Kedungdendeng.
Bupati Jombang, Warsubi, dalam kunjungan ke Desa Jipurapah pada Sabtu (28/6/2025) lalu, dengan percaya diri menyatakan bahwa Pemkab telah mengalokasikan anggaran Rp2 miliar melalui PAK 2025.
Ia bahkan menjanjikan pengerjaan pengecoran beton setebal 20 sentimeter demi ketahanan jalan, serta menargetkan pekerjaan dapat dimulai pada September 2025.
“Daripada paving, jalan ini lebih baik dicor 20 senti agar kuat dan tahan lama. Insyaallah, karya bakti bisa dilakukan tiap tahun dengan melibatkan lintas sektor,” ucap Warsubi kala itu.
Faktanya, hingga pertengahan November 2025, janji Warsubi bergembor di bulan September untuk memulai proyek pengecoran jalan itu tidak terwujud.
Jalan yang masih berupa tanah bebatuan dengan 26 titik kerusakan parah tersebut terpaksa terus ditangani secara darurat melalui penimbunan kerikil dan pasir.
Akses Ekonomi Warga Terancam
Padahal, proyek pengecoran jalan ini memiliki urgensi tinggi karena jalur tersebut merupakan penghubung utama antar dusun yang vital untuk mendukung akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan warga setempat.
Mandeknya proyek ini selama dua bulan dari jadwal yang ditargetkan menunjukkan lemahnya koordinasi dan efisiensi dalam proses perencanaan dan lelang di internal Dinas PUPR Jombang.
Anggaran miliaran rupiah yang sudah dialokasikan melalui PAK 2025 kini hanya tertahan di meja birokrasi, mengabaikan kebutuhan mendesak masyarakat di tingkat tapak yang harus menanggung kerugian akibat infrastruktur yang rusak parah.
Kegagalan memenuhi target waktu ini menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan Pemkab Jombang dalam merealisasikan janji pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. (*)
Editor: Syaiful Aries
. Sumber : Suara Jatim Post & Berita Terbaru
