SURABAYA, SJP – Sejak awal Maret 2026, eskalasi konflik di Timur Tengah antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat terus meningkat. Ketegangan ini memunculkan kekhawatiran global, terutama terkait potensi penutupan Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia.
Jika skenario tersebut terjadi, dampaknya tidak hanya terasa di pasar energi global, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi negara-negara pengimpor minyak seperti Indonesia yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia.
Di tengah situasi tersebut, hasil simulasi ekonomi yang dilakukan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menunjukkan bahwa lonjakan harga minyak dunia dapat memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya melalui peningkatan beban subsidi energi.
Simulasi tersebut disusun oleh Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng. selaku Kepala Pusat Studi PIKP ITS sebagai Ketua Tim Perumus, dengan anggota yang terdiri dari Prof. Erma Suryani, S.T., M.T., Ph.D. dan Mike Antika, S.T. yang merupakan Tim Ahli Pusat Studi PIKP ITS.
Penelitian berbasis metode system dynamics yang didukung oleh Laboratorium BAS, Departemen Manajemen Bisnis ITS itu mengungkap bahwa dalam kondisi normal (baseline), dengan asumsi harga minyak dunia sebesar USD 70 per barel dan nilai tukar relatif stabil, beban subsidi BBM pemerintah berada di kisaran Rp25,17 triliun.
Namun, ketika harga minyak dunia melonjak hingga 50 persen menjadi USD 105 per barel, sebuah skenario yang sangat mungkin terjadi dalam situasi konflik geopolitik, beban subsidi dapat meningkat drastis hingga Rp83,60 triliun atau naik sekitar 232 persen.
“Lonjakan harga minyak dunia memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap beban subsidi pemerintah. Kenaikan yang terlihat moderat di pasar global bisa berlipat ganda dampaknya di dalam negeri,” ujar Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, Kepala Pusat Studi PIKP ITS.
Tekanan tersebut tidak berdiri sendiri. Simulasi juga menunjukkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah dapat memperparah kondisi fiskal. Dalam skenario depresiasi rupiah sebesar 30 persen, beban subsidi energi meningkat hingga 186 persen. Hal itu terjadi karena transaksi impor minyak menggunakan dolar AS, sehingga setiap pelemahan rupiah akan langsung meningkatkan biaya pengadaan energi.
“Ketika harga minyak naik bersamaan dengan pelemahan rupiah, maka tekanan terhadap subsidi menjadi berlipat. Ini yang perlu diwaspadai dalam situasi global yang tidak stabil,” jelasnya.
Kebijakan Kenaikan Harga BBM Menekan Subsidi
Dalam menghadapi tekanan tersebut, ITS menyoroti kebijakan penyesuaian harga BBM sebagai salah satu opsi yang paling efektif untuk menekan beban subsidi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per liter mampu menurunkan beban subsidi hingga sekitar 47 persen dibandingkan skenario tanpa penyesuaian harga.
Namun demikian, kebijakan tersebut tidak lepas dari konsekuensi ekonomi yang cukup berat. Kenaikan harga BBM berpotensi mendorong inflasi hingga sekitar 3,79 persen serta menekan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek akibat meningkatnya biaya produksi dan transportasi.
“Penyesuaian harga BBM memang efektif dari sisi fiskal, tetapi ada konsekuensi terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Di sinilah diperlukan kebijakan yang seimbang,” kata Arman.
Untuk meredam dampak sosial dari kebijakan tersebut, penelitian ini juga menekankan pentingnya pemberian bantuan kompensasi kepada masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga daya beli sekaligus menghindari gejolak sosial akibat kenaikan harga energi.
Lebih jauh, Arman menekankan bahwa kondisi global yang semakin tidak pasti, terutama akibat konflik di kawasan Timur Tengah, menuntut pemerintah untuk memiliki kebijakan energi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan.
“Kebijakan energi tidak bisa lagi bersifat statis. Pemerintah perlu mekanisme yang lebih fleksibel dalam menyesuaikan harga dan subsidi agar tidak terjadi tekanan fiskal yang terlalu besar,” ujarnya.
Perlunya Kebijakan Energi yang Lebih Adaptif
Dalam jangka panjang, ITS merekomendasikan percepatan diversifikasi energi dan transisi menuju energi terbarukan sebagai solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak impor. Ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil dinilai menjadi akar utama kerentanan ekonomi Indonesia terhadap gejolak global.
“Transisi energi menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi risiko geopolitik seperti yang terjadi saat ini,” pungkasnya.
Sebagai informasi, penelitian tersebut akan dilanjutkan pada Mei 2026 melalui kolaborasi antara DRPM ITS dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Skenario simulasi BBM itu akan diriset secara lebih mendalam, sebagai bagian dari Skema ABMAS FRONTIER Berbasis Produk milik DRPM-ITS 2026 yang mengajak berkolaborasi dengan Departemen Manajemen Bisnis ITS sebagai mitra akademisi dan Kemenko Perekonomian RI sebagai mitra praktisi/regulator. (*)
Editor : Rizqi Ardian
. Sumber : Suara Jatim Post & Berita Terbaru
