MOJOKERTO, SJP – Kegiatan temu tani hutan diselenggarakan dengan semangat tinggi demi kemajuan petani yang bermukim di kawasan hutan. Acara tersebut berlangsung di lokasi wisata Petilasan Gajah Mada, Desa Lebakjabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, pada Ahad (5/10/2025).
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Malem Sambat Kaban, Menteri Kehutanan Indonesia periode ke-9, Ketua Perkumpulan Indonesia Muda (PIM) Nasional, Yodhisman Sorata (Odis), perwakilan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), serta para Petani Hutan dari berbagai daerah di Indonesia.
Kegiatan juga terhubung secara daring dengan Staf Khusus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Utami, yang saat ini sedang menjalankan tugas di Australia.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua LMDH Desa Lebakjabung, Ahmad Yani, menyampaikan aspirasi utama petani di kawasan hutan, yaitu adanya kepastian legalitas atas pengelolaan hutan yang mereka lakukan.
“Kami membutuhkan kepastian hukum agar kami dapat mengelola hutan secara optimal dan memberikan manfaat kepada negara,” tegas Yani.
Yani menyoroti kondisi yang dihadapi petani, di mana mereka kerap menghadapi praktik curang oleh oknum Perhutani yang bersekongkol dengan oknum pengusaha untuk menanam tanaman tebu.
Hal itu disebutnya menyebabkan kepentingan petani kawasan hutan untuk melakukan pelestarian dan memperoleh manfaat dari tanaman hutan menjadi terpinggirkan.
“Kami memerlukan solusi yang nyata. Melalui kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan petani, diharapkan tercapai tujuan ‘Hutan subur, rakyat makmur’ yang merujuk pada aturan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Namun, faktanya hutan mengalami kerusakan akibat ulah oknum-oknum di lapangan,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, M.S. Kaban, yang menjabat sebagai Menteri Kehutanan periode 2004-2009, menyatakan dukungan penuhnya kepada petani kawasan hutan untuk terus berjuang.
“Tetap bertahan dan jangan pindah. Tugas negara adalah menyiapkan tempat tinggal, kehidupan yang layak, dan kelangsungan generasi,” ujar Kaban.
Ia mengakui bahwa selama ini kebijakan di tingkat pusat sering kali tidak selaras antara satu kementerian dengan kementerian lainnya, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakjelasan bagi masyarakat.
“Jangan takut untuk berjuang hingga berhasil. Perlu ada pertemuan khusus untuk menyamakan visi antara keinginan petani dan upaya bersama dalam memperjuangkannya,” pungkasnya. (*)
Sumber : Suara Jatim Post & Berita Terbaru
