KOTA BATU, SJP – Pemerintah Kota Batu menilai daerah membutuhkan ruang gerak dan fleksibilitas regulasi yang lebih besar di tengah meningkatnya tekanan fiskal serta berbagai kewajiban baru dari pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto, usai mengikuti forum Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakerkomwil) IV APEKSI di Bali beberapa waktu lalu.
Diwawancarai pada Selasa (26/5/2026), kondisi fiskal daerah saat ini semakin berat setelah adanya rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 20 persen pada tahun 2026. Di sisi lain, pemerintah daerah juga diwajibkan menyesuaikan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen pada tahun 2027.
“Daerah butuh ruang gerak yang cukup untuk menyesuaikan kondisi di lapangan. Karena tantangan tiap daerah berbeda, sementara beban pelayanan publik tetap harus berjalan,” ujarnya.
Ia mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam forum APEKSI bersama 13 pemerintah kota lainnya. Menurutnya, pemerintah daerah memerlukan kebijakan yang lebih adaptif agar pembangunan tidak terganggu akibat tekanan anggaran.
Selain masalah fiskal, Heli juga menyoroti berbagai hambatan teknis dalan tata kelola pemerintahan daerah. Salah satunya terkait implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang dinilai masih memerlukan banyak penyempurnaan.
Tak hanya itu, keterlambatan petunjuk teknis penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2026 juga dinilai dapat menghambat proses administrasi dan evaluasi pemerintah daerah.
“Kalau regulasi dan petunjuk teknis terlambat, otomatis daerah juga kesulitan bergerak cepat. Kami tetap mendukung perlindungan lahan pertanian, tetapi daerah perkotaan juga membutuhkan fleksibilitas karena perkembangan investasinya cukup tinggi,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah daerah mengusulkan adanya diskresi bagi masing-masing daerah dalam menentukan luasan lahan sawah dilindungi berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Di sektor ekonomi, Heli menegaskan pentingnya penguatan UMKM lokal sebagai penopang utama ekonomi daerah. Ia berharap program-program strategis nasional dapat memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha lokal agar manfaat ekonominya dirasakan langsung masyarakat.
“Program nasional seperti Makan Bergizi Gratis maupun koperasi desa harus bisa menggerakkan UMKM lokal, bukan justru membebani APBD daerah,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga mulai mendorong transformasi menuju ekonomi hijau melalui penggunaan sistem pembayaran non-tunai di sektor parkir dan BBM, serta dukungan terhadap kendaraan non-fosil sebagai bagian dari target zero emission nasional.
Heli menambahkan, Kota Batu juga memanfaatkan forum tersebut untuk mempromosikan potensi agrowisata dan produk unggulan daerah kepada investor dan wisatawan.
“Produk olahan pertanian Kota Batu mendapat respons positif. Ini membuktikan ekonomi lokal kita punya daya saing dan harus terus diperkuat,” pungkasnya. (*)
Editor: Syaiful Aries
. Sumber : Suara Jatim Post & Berita Terbaru
