BOJONEGORO, SJP – Lonjakan harga bahan baku mulai menekan keberlangsungan usaha perajin tahu dan tempe di Kabupaten Bojonegoro. Dalam dua bulan terakhir, harga kedelai dan minyak goreng curah yang menjadi kebutuhan utama produksi sama-sama mengalami kenaikan.
Tekanan tersebut salah satunya dirasakan perajin tahu dan tempe di Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro. Mereka harus menghadapi peningkatan ongkos produksi di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum memungkinkan harga jual produk ikut dinaikkan.
Pembina Asosiasi Perajin Tahu Tempe Ledok Kulon Bojonegoro, Pranyoto, mengatakan harga kedelai kini berada di kisaran Rp10.800 hingga Rp11.000 per kilogram. Angka tersebut meningkat cukup signifikan dibanding sebelumnya yang masih sekitar Rp9.300 per kilogram.
“Saat ini bisa dikatakan masalah, ya juga keluhan. Harga bahan baku tahu dan tempe melambung tinggi,” keluh Pranyoto, Rabu (2/9/2026).
Menurut dia, kenaikan juga terjadi pada minyak goreng curah yang digunakan dalam proses produksi. Harga komoditas tersebut sebelumnya sekitar Rp18 ribu per kilogram, namun kini sudah menembus Rp22 ribu per kilogram.
Kondisi itu membuat perajin harus memutar otak agar produksi tetap berjalan. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan semakin besar. Namun di sisi lain, menaikkan harga tahu dan tempe berisiko menurunkan penjualan karena harus menyesuaikan kemampuan konsumen.
Karena itu, sebagian perajin memilih mempertahankan harga jual dengan mengurangi ukuran produk. Cara tersebut menjadi jalan tengah untuk menekan biaya produksi tanpa langsung membebani konsumen.
“Harga tidak kami naikkan, tapi disiasati. Ukurannya lebih kecil. Tapi kalau terus-terusan begini ya kolaps,” ujar Pranyoto.
Ia mengkhawatirkan kondisi tersebut semakin berat apabila harga bahan baku terus mengalami kenaikan. Keuntungan yang diperoleh perajin semakin tergerus, sehingga bukan tidak mungkin keberlangsungan usaha tahu dan tempe ikut terdampak.
Pranyoto berharap Pemkab Bojonegoro memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, diperlukan langkah nyata untuk membantu perajin menghadapi tekanan biaya produksi sehingga usaha yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat tetap dapat bertahan.
Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkopum) Bojonegoro, Moh. Akhmadi, mengatakan pemerintah daerah saat ini melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap ketersediaan barang serta perkembangan harga sejumlah komoditas di wilayah Bojonegoro.
Pemantauan tersebut, kata dia, dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penimbunan maupun permainan harga secara spekulatif, baik pada komoditas kedelai lokal maupun kedelai impor.
“Di samping itu, juga berkoordinasi dengan pihak terkait, di antaranya DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian), TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), dan lainnya,” kata Akhmadi.
Langkah pemantauan dan koordinasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi pasokan serta perkembangan harga di lapangan, sekaligus menjadi dasar pemerintah dalam mengambil langkah apabila terjadi gejolak harga yang berpotensi semakin membebani pelaku usaha. (*)
Editor: Syaiful Aries
. Sumber : Suara Jatim Post & Berita Terbaru
