JEMBER, SJP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember menyatakan komitmennya untuk menelusuri secara mendalam dugaan penyimpangan penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Persoalan tersebut mencuat setelah sejumlah perwakilan kelompok tani menyampaikan keluhan dalam kegiatan serap aspirasi (reses) di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.
Dalam forum tersebut, Suem Haryadi, petani asal Desa Lojejer yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) Sri Rejeki 2, mengungkapkan adanya indikasi ketidakberesan dalam pengelolaan maupun distribusi bantuan alsintan yang seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan petani.
“Kami berharap bantuan alat pertanian dari pemerintah ini benar-benar tepat sasaran dan transparan pengelolaannya, sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh anggota kelompok tani,” kata Suem Haryadi saat menyampaikan keluhannya, Kamis (19/11/2026).
Suem mengungkapkan, keberadaan bantuan alsintan berskala besar berupa mesin panen padi (combine harvester) tidak lagi diketahui jejaknya sejak pertama kali diserahkan kepada kelompok tani.
“Sudah 3 tahun pak kami Ndak tahu mesin Combine ini dimana, kalau untuk bantuan yang kecil kecil seperti diesel air, dan sebagainya masih ada di kelompok tani,” ucapnya.
Menanggapi aduan tersebut, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi Partai Gerindra, Ardi Pujo Prabowo, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia berkomitmen menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut melalui fungsi pengawasan legislatif, termasuk berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Aspirasi dan keluhan dari Pak Suem serta para petani di Lojejer ini menjadi catatan serius bagi kami. DPRD akan menelusuri persoalan dugaan penyimpangan bantuan alsintan ini secara mendalam,” tegas Ardi Pujo Prabowo.
Menurut Ardi, pengawasan ketat mutlak diperlukan agar program bantuan pemerintah di sektor pertanian tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu dan benar-benar mampu mendongkrak produktivitas pertanian di Kabupaten Jember.
“Tentu kami akan berkoordinasi dengan dinas pertanian untuk segera mencari dan menelusuri terkait bantuan ini. Kami dari fraksi Gerindra terus akan mengawal Program Presiden Prabowo agar tepat sasaran,” ulas Ardi.
Ia menambahkan, apabila dalam proses penelusuran ditemukan adanya pelanggaran maupun penyimpangan prosedur penyaluran, DPRD Kabupaten Jember akan mendorong aparat dan instansi berwenang untuk mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)
Editor: Syaiful Aries
. Sumber : Suara Jatim Post & Berita Terbaru