YOGYAKARTA, SJP – Fenomena gerakan Stop Tot-Tot Wuk Wuk yang viral di media sosial dinilai sebagai bentuk protes wajar masyarakat terhadap perilaku sejumlah pejabat yang kerap meminta prioritas di jalan menggunakan sirine dan strobo.
Suara “tot-tot wuk-wuk” kini dianggap publik bukan lagi sekadar tanda kendaraan darurat, melainkan simbol ketidakadilan yang mereka rasakan sehari-hari.
Sosiolog Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Dr Zuly Qodir, M Ag, menegaskan keresahan publik ini tidak bisa dipandang remeh.
“Banyak orang miskin, banyak yang kesulitan mendapat pekerjaan, sementara elit politik sering kehilangan kepercayaan publik. Dalam situasi seperti itu, hal-hal kecil, seperti sirine bisa menjadi pemicu kemarahan,” ujarnya, Selasa (23/9).
Menurut Zuly, pejabat negara semestinya lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat. Ia menyebut, pemberian prioritas wajar untuk presiden atau ambulans, tetapi menjadi masalah jika semua pejabat, dari anggota DPR hingga staf, merasa berhak mendapatkan perlakuan khusus di jalan.
“Wajar masyarakat protes karena mereka juga sama-sama pembayar pajak,” tegasnya.
Zuly menilai istilah “tot-tot wuk-wuk” lahir dari kreativitas rakyat dalam menyampaikan kritik. Bahasa yang sederhana dan jenaka itu justru mengena, sekaligus menjadi tanda awal protes sosial yang lebih luas.
“Kalau tidak direspons, jangan kaget kalau bentuk protes ke depan akan lebih keras,” kata Zuly.
Ia mengingatkan, keresahan publik yang tak segera dijawab pemerintah berpotensi berkembang menjadi gejolak sosial.
“Secara sosiologis, ini tahap awal protes publik. Kalau dibiarkan, akumulasi kemarahan bisa berbahaya, bahkan berujung pada kerusuhan. Itu yang harus dicegah sejak dini,” jelasnya.
Zuly juga menekankan pentingnya regulasi tegas. Menurutnya, penggunaan sirine sebaiknya hanya untuk presiden, ambulans, pemadam kebakaran, atau polisi dalam kondisi darurat.
“Jangan semua pejabat merasa VVIP. Kalau memang ada agenda penting, ya atur waktu perjalanan lebih awal, jangan malah mengorbankan ketertiban publik,” tandasnya.
Lebih jauh, Zuly menyebut gerakan Stop Tot-Tot Wuk Wuk berpotensi berkembang menjadi gerakan sosial yang lebih terorganisasi jika pemerintah tidak merespons positif.
“Bedanya dengan demonstrasi, gerakan ini berkelanjutan dan bisa melahirkan perubahan nyata,” ujarnya.
Ia menutup dengan ajakan agar publik tetap kritis namun damai, sementara pemerintah diminta lebih mendengar aspirasi rakyat.
“Kalau semua pihak mau belajar dari fenomena ini, justru bisa menjadi momentum memperbaiki hubungan antara rakyat dan pejabat,” pungkasnya. (**)
Editor: Rizqi Ardian
Sumber: Beritasatu.com
Sumber : Suara Jatim Post & Berita Terbaru
