KOTA BLITAR, SJP – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menanggapi kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tengah ditangani Bareskrim Mabes Polri.
Hasto menyampaikan pandangannya saat berada di Kota Blitar, Jawa Timur dalam rangkaian kegiatan menjelang peringatan Hari Pahlawan.
Ia menilai, kasus penyadapan tersebut bukan sekadar persoalan penyalahgunaan kewenangan, melainkan juga menyangkut pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius. Terlebih, jika penyadapan digunakan untuk kepentingan politik dan membungkam kelompok yang bersikap kritis.
Hasto mengatakan, PDI Perjuangan memiliki pengalaman terkait dugaan praktik penyadapan yang menurutnya pernah digunakan sebagai alat tekanan terhadap kelompok-kelompok kritis, termasuk partainya.
“Apalagi kalau melihat dari seluruh pengalaman PDI Perjuangan, proses penyadapan itu juga dilakukan sebagai upaya pembungkaman terhadap kelompok-kelompok kritis, bahkan termasuk PDI Perjuangan,” kata Hasto, Ahad (8/11/2026).
Ia mencontohkan situasi setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023. Menurutnya, saat itu muncul berbagai tekanan terhadap pihak-pihak yang mempersoalkan putusan tersebut.
Hasto juga menyinggung dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan kemunculan Parcok yang disebutnya disertai berbagai bentuk penyadapan untuk meredam pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya.
Menurut Hasto, ketika penyadapan juga menyasar Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, persoalan tersebut menjadi semakin serius dan tidak boleh dianggap sebagai hal biasa.
“Kami menyerahkan seluruh kasus itu kepada proses hukum. Tetapi, bagi PDI Perjuangan, ketika Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan saja juga dilakukan penyadapan, maka ini nyata-nyata merupakan suatu tindakan makar yang tidak boleh ditoleransi,” ujarnya.
Atas persoalan tersebut, Hasto menyatakan PDI Perjuangan mendukung upaya penuntasan kasus melalui proses hukum. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang, sekaligus menjadi momentum untuk memperketat mekanisme penyadapan di Indonesia.
Menurutnya, penyadapan harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang jelas, melalui persetujuan pengadilan dan didahului proses penyelidikan. Dengan demikian, kewenangan tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik maupun terhadap lawan politik.
“Penyadapan harus dilakukan dengan suatu mekanisme yang sangat ketat, melalui persetujuan dari pengadilan dan diawali dengan proses penyelidikan terlebih dahulu. Jadi tidak bisa penyadapan dikaitkan dengan politik kekuasaan, apalagi terhadap lawan-lawan politik,” katanya.
Kunjungan Hasto ke Blitar juga diisi dengan ziarah ke makam Presiden pertama RI, Soekarno, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Selain itu, ia menjadi narasumber dalam talkshow Soekarno Way di Pendopo Ronggo Hadi Negoro dan menghadiri kegiatan Soekarno Run 2026 di Alun-Alun Kota Blitar. (*)
Editor : Rizqi Ardian
. Sumber : Suara Jatim Post & Berita Terbaru
