BONDOWOSO, SJP – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional. Pasalnya, pada tahun 2026 mendatang, pemerintah pusat akan memangkas Transfer ke Daerah (TKD) untuk Bondowoso hingga hampir Rp60 miliar.
Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid menjelaskan, pemotongan tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk menata belanja dan efisiensi fiskal. Meski demikian, ia menegaskan agar kebijakan itu tidak berdampak langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
“Setelah efisiensi memang terjadi, Kabupaten Bondowoso pada tahun ini kena pemotongan lagi sebesar hampir Rp60 miliar. Tapi kita berharap ini tidak berdampak serius pada daya beli masyarakat,” ujarnya usai membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Padis, Senin (13/10/2025).
Sebagai informasi, Transfer ke Daerah (TKD) merupakan dana yang disalurkan pemerintah pusat kepada daerah melalui berbagai skema, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Insentif Fiskal (DIF). Dana ini menjadi salah satu sumber utama pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah.
Menurut Bupati Bondowoso yang karib disapa Ra Hamid ini, pemangkasan TKD akan menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam mengelola keuangan dan memperkuat sinergi antarinstansi agar belanja publik tetap efektif. Untuk mengantisipasi dampak ekonomi yang mungkin timbul, Pemkab Bondowoso mengintensifkan koordinasi lintas sektor dalam menjaga inflasi agar tetap terkendali.
Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan harga pasar, pengendalian distribusi kebutuhan pokok, serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan barang pangan strategis di lapangan.
“Langkahnya terus mencoba melakukan pemantauan, pengendalian pasar, dan menjaga agar stabilitas daya beli masyarakat tetap terjaga,” jelasnya.
Selain pengendalian inflasi, Ra Hamid juga menilai kebijakan pemerintah pusat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memberikan efek ekonomi positif bagi masyarakat daerah. Program tersebut dinilai mampu memperkuat mata rantai pasokan lokal dan mendorong perputaran ekonomi di sektor pangan.
“Program makan bergizi gratis ini justru memberikan dampak positif terhadap mata rantai pasokan dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Saya kira justru positif,” ungkapnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso memastikan bahwa stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga, meski harus beradaptasi dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pusat.
“Kami berkomitmen menjaga keseimbangan fiskal dan daya beli masyarakat. Bondowoso harus tetap tumbuh, meski dalam situasi fiskal yang ketat,” pungkasnya. (*)
Editor Rizqi Ardian
Sumber : Suara Jatim Post & Berita Terbaru
